Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Follow The Sun

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Aries Nasrudin, Ibnu Mas’ud | Marketing: Totok Handoko. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
Vonis Janggal,

YPLK Bakal Laporkan Hakim PN Surabaya ke KY

SURABAYA (Realita)-  Gugatan yang diajukan Kolonel Laut Birawa Budijuwana melalui Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim terhadap PT Surya Bumimegah Sejahtera (SBS) ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Suasana persidangan di ruang Garuda Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (13/11/2017).

YLPK pun bakal melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial karena melihat vonis yang dijatuhkan penuh kejanggalan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Dede Fardiman mempersoalkan legal standing YLPK Jatim dalam mengajukan gugatan terhadap PT SBS. Menurutnya, YLPK Jatim tidak memiliki kwalitas atau kedudukan untuk mengajukan gugatan dalam pokok perkara ini.

Anehnya, memalui pertimbangannya tersebut, majelis hakim justru memilih untuk mengabulkan eksepsi PT SBS sebagai tergugat. “Mengadili, menyatakan gugatan penggugat (YLPK Jatim) tidak dapat diterima, memutuskan menerima eksepsi para tergugat (PT SBS),” kata hakim Dede pada persidangan yang digelar di PN Surabaya, Senin (13/11/2017).

Atas penolakan ini, YLPK Jatim langsung menyatakan untuk mengambil upaya hukum banding. “Kami yakin di tingkat banding gugatan kami pasti akan dikabulkan. Kami berkaca pada gugatan yang kami ajukan terhadap maskapai Air Asia, di PN Surabaya gugatan kami ditolak, namun di tingkat banding dikabulkan. Saat itu hakim PN Surabaya menolak gugatan karena juga mempersoalkan legal standing kami dianggap tidak sah,” jelas Said Utomo, Ketua YLPK Jatim usai sidang.

Menurut Said, sesuai pasal 46 ayat 1 huruf a dan b UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa konsumen bisa memilih dalam pendamping dalam mengajukan gugatan salah satunya seperti YLPK Jatim. “Sekarang masyarakat tidak mampu saat mengajukan gugatan disuruh pakai pengacara, nah pengacar itu juga berdasarkan pengaduan dari masyarakat, bukan berdasarkan SK,"terang said.

Said juga menilai putusan hakim dianggap janggal dan bertolak kebe "Padahal hakim tadi sudah membacakan tentang UU konsumen, malah kami dibilang tidak punya legal standing," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, gugatan diajukan oleh Kolonel Laut Birawa Budijuwana melalui Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim lantaran PT SBS selaku pengembang Apartemen CBD Wiyung menolak mengembalikan uang cicilan pembelian apartemen di tower A dan B sebesar Rp 126 juta kepada dirinya. Kolonel Birawa menarik kembali uangnya setelah mengetahui bahwa apartemen di tower A dan B yang dipesannya ternyata tidak mengantongi IMB dari Pemkot Surabaya.

Berdasarkan pasal 42 jo 45 UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tindakan menjual apartemen tanpa dilengkapi IMB yang dilakukan oleh PT SBS dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam perundang-undangan. Atas dasar itulah, Kolonel Birawa menggugat PT SBS sebesar Rp 2 miliar sebagai ganti rugi yang dialaminya.ys

 

Berita Hukum Lainnya