Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S, Hamboro.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Wabah Mengubah

Mutu Pendidikan

SETIAP tahun, sekolah menelurkan lulusan.

Ilham Wahyu Hidayat.

Mereka adalah anak-anak bangsa yang telah dididik dalam proses pendidikan selama kurun waktu yang ditentukan kurikulum sekolah.

Umumnya, setelah menyelesaikan pendidikan, lulusan punya dua pilihan. Pertama, melanjutkan pendidikan jenjang selanjutnya. Kedua, masuk dunia kerja. Kalau tidak begitu biasanya jadi pengangguran. Beberapa diantaranya memilih pernikahan bagi yang siap. Tutup buku bukak terop kalau menurut peribahasa orang jawa. Artinya habis sekolah nikah.

Satu hal yang pasti, setiap lulusan punya mutu berbeda. Umumnya masyarakat menilai mutu tersebut dari nilai ujian. Semakin tinggi nilai ujian semakin baik mutunya. Sebaliknya makin rendah nilai lulusan merupakan tanda rendahnya mutu sekolah.

Anggapan masyarakat tersebut sah. Hal itu sesuai Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 

Menurut pasal tersebut penilaian hasil dalam bentuk Ujian Nasional (UN) digunakan sebagai dasar tiga hal. Pertama, pemetaan mutu program satuan pendidikan. Kedua, pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Ketiga, pembinaan dan pemberian bantuan satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Masalahnya UN telah resmi ditiadakan. Kebijakan ini telah ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Dalam surat edaran tersebut disampaikan 4 (empat) pokok kebijakan. Pertama, kebijakan mengenai UN. Kedua, kebijakan proses belajar online (daring). Ketiga, kebijakan tentang ketentuan Ujian Sekolah. Keempat, kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Khusus untuk UN ditentukan tiga keputusan. Pertama,  UN Tahun 2020 dibatalkan. Kedua, UN tidak menjadi syarat kelulusan. Ketiga, penyetaraan lulusan Paket A, Paket B, dan Paket C ditentukan kemudian.

Sedangkan untuk Ujian Sekolah (US) diputuskan beberapa ketentuan. Pertama, US untuk kelulusan yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan. Kedua, US dapat dengan portofolio, nilai rapor, prestasi, penugasan, tes daring, atau bentuk asesmen jarak jauh lain. Ketiga, US dirancang untuk aktivitas belajar bermakna tidak mengukur ketuntasan. Keempat, sekolah yang telah melaksanakan US dapat menggunakan nilai US untuk kelulusan.

Kebijakan mengenai UN dan US tersebut patut sambut hangat. Semua ketentuan dalam kebijakan tersebut menandakan pemerintah telah berusaha mengembalikan esensi pendidikan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Definisi tersebut menurut Pasal 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut pasal ini pendidikan merupakan proses. Oleh karenanya tepat jika menentukan mutu pendidikan juga didasarkan proses dan bukan hasil pendidikan seperti UN.

Proses pendidikan merupakan aktifitas belajar yang dilakukan peserta didik di sekolah. Bukti peserta didik telah melaksanakan proses pendidikan beberapa di antaranya adanya portofolio, nilai rapor, prestasi, penugasan, tes daring, atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.

Berdasarkan semua penjelasan ini keputusan pemerintah meniadakan UN memang tepat. Selain kebijakan ini dapat mengantisipasi penyebaran corona di sekolah, menghapus UN memang kebijakan yang berpihak pada makna pendidikan.

Hanya saja perlu juga bagi pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan lain yang berhubungan dengan penghapusan UN ini. Salah satunya adalah Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 

Jika memang UN dihapuskan maka harus ada revisi pada Permendikbud di atas. Tujuannya agar kebijakan baru yang disampaikan selaras dengan kebijakan lain yang telah ditetapkan.

Sekali lagi penghapusan UN tahun ini memang perlu diapresiasi. Selain sesuai dengan tujuan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yaitu untuk menghindari penyebaran corona di sekolah, secara esensial kebijakan ini berusaha merevisi ulang dan menempatkan kembali mutu pendidikan pada konsep awal pendidikan.

Pendidikan adalah proses. Dengan demikian mutu pendidikan yang tercermin dalam mutu lulusan sekolah juga harus didasarkan pada proses pendidikan yang telah dijalani lulusannya dan bukan pada hasil pendidikan seperti Ujian Nasional.

Oleh : Ilham Wahyu Hidayat

Guru SMP Negeri 11 Malang

 

Berita Iptek dan Digital Lainnya