Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Wacana Kemenlu dan Kemendag Di-Merger,

TIDI: Tak Tepat

JAKARTA (Realita) - Jelang penyusunan Kabinet periode kedua Presiden Jokowi, terdapat wacana peleburan Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Perdagangan.

Melihat  dua Kementerian tersebut memiliki tupoksi yang berbeda dan sama-sama penting, Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) menanggapi, Arya Sandhiyudha menilai hal itu bukanlah menjadi kebijakan tepat.

"Salah satu arahan utama kebijakan luar negeri era Presiden Jokowi adalah diplomasi ekonomi. Saya kira penting memastikan pujian verbal terhadap Indonesia di dalam pergaulan internasional juga selaras dengan jumlah surplus dalam neraca perdagangan, foreign direct investment (FDI), dan ragam indikator terukur sektor ekonomi." Kata Arya, kepada Realita.co, Selasa (8/10/2019)

Arya Sandhiyudha, penerima gelar Doktor Bidang Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Istanbul University, Turki memahami adanya rencana tersebut untuk menghidupkan kembali agenda diplomasi ekonomi.

"Beberapa periode sebelumnya Kemlu punya Ditjen Hubungan Ekonomi Luar negeri (HELN), sepertinya Presiden Jokowi melihat pentingnya menghidupkan lagi secara struktural agenda diplomasi ekonomi, bahkan dalam nomenklatur Kementrian. Tentu saja yang kita harapkan di negara yang menjadi pasar tradisional kita surplus meningkat signifikan dan di negara yang ekspor sempat melorot kita berbenah." Paparnya.

“Jangan positioning kita secara kehadiran di fora internasional, serta persepsi kepemimpinan tradisional di lingkar konsentris utama: ASEAN, plus 3, juga plus mitra wicara. Ternyata kita dalam neraca perdagangan dan FDI kalah bersaing dengan banyak negara di kawasan. Sepertinya Presiden Jokowi ingin diplomasi kita mendapatkan manfaat ekonomi selaras dengan persepsi marwah kita yang positif." Imbuhya kembali.

Arya juga memberi pandangan, esensi bukan pada perubahan nomenklatur, tapi penguatan fungsi struktural di dalam Kemenlu dan peningkatan capaian kinerja Kemlu. Ini juga sinyal untuk DPR RI, Komisi I utamanya perlu mengawasi dan mendukung agenda Kemlu.

“Sepertinya lebih ke penguatan fungsi diplomasi ekonomi di Kemenlu. Jadi untuk agenda perdagangan luar negeri nanti leading sector nya Kemenlu untuk memudahkan garis koordinasi. Agenda negosiasi perjanjian perdagangan Internasional nya yang dipindahkan,” tutupnya.

 

Berita Ekonomi Bisnis Lainnya