Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Ir. Raden Agus Suprihanto, MSi

Pimpinan Redaksi: Antonius A

Redaktur : Arif Ardliyanto

Reporter: Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Lina Dwi Susanti, Hari Kristanto,  Ika Roosmala, Mulyadi, Demmas Adi, Gomes Roberto, Mulyadi, Totok Setiawan, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, M.Arifin. M.Amin. Muhamad.S.

Teknologi Informasi dan Medsos: Igiet Prayoga, Sherly Ema |Administrasi: Rika Nur |Keuangan: Zunaedah

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
Wacana Presiden Tiga Periode,

Respons Presiden Jokowi Berlebihan

JAKARTA (Realita)- Beberapa waktu lalu publik dikejutkan oleh respons Presiden Joko Widodo terkait usulan amandemen Pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan presiden bisa tiga periode.

Jokowi.

Dalam kesempatan bertemu media maupun dalam akun resmi Presiden Jokowi, terlihat kejengkelan Presiden terkait usulan perpanjangan masa jabatan presiden itu. Presiden Jokowi merasan usulan tersebut menampar mukanya dan menuduh si pengusul sedang mencari muka bahkan berniat menjerumuskan dirinya.

Menanggapi respons Presiden Jokowi, pemerhati sosial politik dan pegiat media sosial, Rudi S Kamri mengatakan, dengan tidak mengurangi rasa hormat, menurutnya respons Presiden Jokowi  tidak proporsional bahkan cenderung berlebihan.

Menurut Rudi, usulan amandemen Pasal 7 UUD 1945 terkait masa jabatan presiden adalah sah-sah saja dalam konteks hak publik untuk menyampaikan pendapat kepada MPR RI. Rudi menjelaskan, usulan dari warga bangsa ini adalah respons dari permintaan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang mengharapkan partisipasi semua lapisan masyarakat terkait rencana MPR melakukan amandemen UUD 1945.

"Saya tahu pasti penggagas awal usulan penambahan masa jabatan Presiden disuarakan oleh tokoh nasional dan pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono kemudian menggelinding seperti bola salju kemudian ditanggapi oleh berbagai pihak termasuk Surya Paloh dan Bambang Soesatyo. Saya juga tahu pasti sosok Suhendra ini punya integritas dan kredibilitas tinggi yang tidak punya kepentingan apa pun terhadap usulannya, karena beliau bukan pimpinan atau anggota partai politik mana pun," tegas Rudi S Kamri di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Rudi menyarankan agar Presiden Jokowi bersikap bijak menanggapi berbagai usulan masyarakat. "Lagi pula usulan amandemen UUD 1945 ini 'kan bukan ranah eksekutif, tapi domain MPR. Semua berpulang kepada MPR dalam menanggapi berbagai usulan dan masukan dari masyarakat," jelas Rudi.

Rudi juga menyarankan kepada MPR agar sebanyak mungkin menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pihak terkait rencana amandemen UUD 1945, sekaligus mengimbau agar siapa pun tidak perlu marah atau bereaksi berlebihan menanggapi usulan dan pendapat dari pihak lain. Bagi Rudi hak menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin konstitusi.

"Saya sudah bertemu langsung dengan Pak Suhendra dan mendapat penjelasan terkait usulan masa jabatan Presiden tiga periode. Pertimbangan dari usulan itu adalah semata-mata demi kesinambungan pembangunan nasional dan stabilitas sosial politik," terang Rudi.

Rudi pun menyimpulkan usulan dari Suhendra ini murni tidak ada tendensi apa pun, dan semua berpulang kepada MPR untuk menerima atau menolak usulan tersebut.

"Jadi seharusnya Presiden Jokowi tidak perlu bereaksi terlalu berlebihan menanggapi diskursus yang berkembang di masyarakat. Selama usulan tersebut masih dalam koridor konstitusional dan bertujuan baik untuk kemaslahatan bangsa dan negara, seharusnya dibiarkan berkembang. Inilah demokrasi Pancasila. Toh nantinya MPR juga yang berhak memutuskan untuk menerima atau menolak setiap usulan yang masuk," pungkas Rudi. yl

 

Berita Politik Lainnya