Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Realita

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 

Penanggungjawab: Hadi Sucipto.

Pimpinan Redaksi: Jimmy Ratu Rajah

Redaktur : Arif Ardliyanto, Buyung Budiono.

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Novi Ispinari, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Yudi Gunawan, Indra Habib Purwanto,  Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Hendri Arifianto, Juni Harianto, Paulus Nabang, Suprianto, Rika Nur Djannah, Sherly Ema, Zunaidah.

Teknologi Informasi dan Medsos: Badrul Djazuli, M.Rindra |Design Layout: Tony Basuki |Keuangan: Wiwik Winanti Ningsih.

Alamat: Jl.Kesatrian Perum The Taman Dhika Cluster Bromo Blok A9, Desa, Sono, Sidokerto, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252

Telpon: 031 8052190 IHotline: 081331948406 IFollow us: www.realita.co, instagram @redaksirealita, facebook @realita, twitter @co_realita, youtube @redaksirealita.

Email: redaksi@realita.co

Boks Redaksi
TOP
WALHI Nilai Cita-cita Poros Maritim

Jokowi Belum Terlihat di NTT

JAKARTA (Realita) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai bahwa cita-cita poros maritim yang dikumandangkan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) belum terlihat di NTT.

Desakan nelayan NTT kepada pemerintah agar membuka kembali kawasan pesisir yang telah diprivitasi. (Foto: Dok. Istimewa)

Cita-cita poros maritim yang dimaksud yakni khusus terhadap perlindungan nelayan tradisional.

Adapun pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur WALHI NTT, Umbu Wulang dalam memperingati Hari Nelayan Indonesia 2019.

Di NTT sendiri, sebut Umbu, pemerintah provinsi belum memiliki political will untuk melindungi nelayan tradisional dan ekositem kelautan.

"Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di NTT belum terlindungi secara memadai. Politik pembangunan kita masih bias pengelolaan daratan," kata Umbu dalam keterangannya yang diterima realita.co, Sabtu (6/4/2019).

Selain itu, lanjutnya, tingkat keterancaman ekosistem dan ruang hidup di wilayah pesisir semakin meningkat. Sehingga hal itu berpotensi menghilangkan wilayah kelola nelayan dengan hadirnya industri pariwisata dan tambak garam yang tidak ramah lingkungan dan wilayah kelola rakyat.

"Pemerintah daerah belum mampu memastikan keselamatan kerja para nelayan kita dan belum mampu menghentikan tindakan-tindakan pengeboman ikan yang kerap terjadi di laut NTT," ujarnya.

Oleh karena itu, tambah Umbu, pihaknya meminta agar pemerintah dan DPRD di NTT harus meninjau ulang dan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk mencegah terjadinya privatisasi pesisir dan pulau-pulau kecil di NTT.

"Pemerintah agar tidak mengeluarkan kebijakan yang mengabaikan masyarakat nelayan tradisional di NTT. Menghentikan pembangunan-pembangunan yang mengancam ekosistem pesisir dan laut kita. Membuka semua kawasan pesisir yang telah diprivatisasi sebagai kawasan publik dan kawasan konservasi. Dan mendorong usaha-usaha maritim yang berbasis kerakyatan," tegas Umbu.

"Melindungi keselamatan nelayan-nelayan tradisional berbasis teknologi dan pelatihan keselamatan kerja. Menghentikan dan menindak perusahan maupun usaha usaha lain yang mebuang limbah dan sampah di laut. Mendorong perluasan mata pencarian warga berbasis kemaritiman yang ramah lingkungan dan berkeadilan. Serta meminta masyarakat NTT untuk mengontrol dan mendorong pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan yang pro terhadap perlindungan ekosistem laut dan nelayan tradisional," pungkas Umbu.sed

 

Berita Nasional Lainnya