Jump directly to the content

Realita.co adalah news online yang menyuguhkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Berita yang berasal meliputi peristiwa lokal, regional, nasional hingga internasional. Semuanya disajikan cepat, akurat, menarik dan mendalam.

Realita

Your Sun

Boks Redaksi

Khusus untuk berita indepth news maupun investigasi, kami menyajikannya secara integral, proporsional, cover both side, independen dan obyektif. Di bawah bendera PT. Realita Aktual Terpercaya, kami berusaha memenuhi tuntutan informasi masyarakat modern yang serba cepat dan instan. Di era digital seperti saat ini, kami yakin bahwa kehadiran kami akan bisa mewarnai khasanah dunia media yang sangat kompetitif.

Kami sadar bahwa kami adalah pendatang baru dalam dunia media (online), karena kami baru berdiri di medio tahun 2014. Untuk itu, kami menerima masukan dan kritik dari pembaca maupun narasumber. Baik berupa komentar di website kami, di media sosial dan email hingga hak jawab. Berikut ini  anggota redaksi kami yang siap memberikan yang terbaik bagi pembaca dan nara sumber: 


Penanggungjawab: Hadi Sucipto. |Pimpinan Redaksi: Antonius Suhendri. |Redaktur : Buyung Budiono, Agum Gumerlam |Editor: Adi Wicaksono. |

Reporter: Ahmad Zainy W, Budi Prasetyo, Yudik Syahputra, Adi Wardhono, Novi Ispinari, Achmad Ali, Heri Darmawan, Beby Siahaya, M Adi S, Kurniawan, Andik Kartika, Mohammad Habibudin, Hari Kristanto, Rionaldi, Rossy, Indra Habib Purwanto, Muhamad Amin, Arifin, Ika Roosmala, Endri Soedarto, Gomes Roberto, Willy, Mochammad Rizky, Herry Irawan, SH.

Teknologi Informasi: Badrul Djazuli. |Design Layout: Tony Basuki, Ibnu Mas’ud | Marketing: Totok Handoko. |Bendahara : Wiwik Winanti Ningsih.

Boks Redaksi
TOP
Yap Hong Nilai Handoko Konyol

Persoalkan Hak Tanah di Yogya

JAKARTA (Realita) -  Handoko menggugat Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang Larangan Kepemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Non-pribumi di DIY namun kalah. 

Lantaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menolak gugatan Handoko. 

Namun Handoko masih tak puas sehingga ingin kembali mengajukan banding.  

Menanggapi hal di atas, Yap Hong Gie, salah satu warga keturunan Etnis Tionghoa menilai langkah Handoko terkesan konyol. 

Mengingat surat instruksi itu ada melalui proses perjalanan sejarah yang panjang.

Ilustrasi sengketa.

"Tanah itu milik kesultanan itu tanah pemda, sah aja surat waktu itu, karena saat itu mayoritas maenstrim etnis Tionghoa mendukung Belanda. Sehingga sultan membuat keputusan seperti itu, tidak melarang orang Tionghoa tinggal tetepi tidak boleh miliki tanah," ujar Hong, saat dikonfirmasi awak media. 

Menurut Hong Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang Larangan Kepemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Non-pribumi di DIY masih relevan untuk saat ini. Sehingga hal tersebut tak perlu dibeperdebatkan. 

"Sangat relevan kan itu ada urusan sejarah perjuangan kedua mengenai adanya perilaku konglomerat konglomerat dari penguasaan lahan jutaan hektare. Jadi menurut saya relevan," tuturnya. 

Handoko, warga Yogya keturunan Tionghoa dan juga pengacara, pada 7 September 2017 menggugat keputusan itu. Lima bulan bersidang di PN Yogyakarta, Handoko kalah dalam Sidang Putusan pada 20 Februari 2018 lalu. Tapi dia kemudian banding. 

Gugatan Handoko bukan yang pertama. Budi Setyagraha, pengusaha Tionghoa Muslim, juga pernah menggugat kebijakan Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang Larangan Kepemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Non-pribumi di DIY pada tahun 2001. Budi sempat menang di Pengadilan Negeri, tetapi kemudian kalah di Mahkamah Agung.yl

 

Berita Hukum Lainnya